Memecahkankan masalah global melalui pendidikan

Menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi masyarakat – perubahan iklim, fluktuasi ekonomi global, populasi yang menua, risiko yang terkait dengan teknologi modern, pandemi dan migrasi massal – membutuhkan perubahan gaya hidup dan jenis aktivisme baru. Di Indonesia dan di mana pun di dunia, banjir informasi dan pergerakan orang kini menciptakan tantangan baru bagi pendidikan tradisional. Tidak peduli seberapa kuat sistem pendidikan, perlu pengembangan dan pembaruan yang konstan untuk mempertahankan keberhasilannya. Semakin terdidik suatu bangsa, semakin baik ia akan diperlengkapi untuk menghadapi tantangan kompleks di Indonesia saat ini.

Pendidikan membentuk landasan demokrasi dan masyarakat modern
“Tingkat tinggi sistem sekolah Indonesia didukung oleh etos nasional yang jelas yang mengatakan orang-orang adalah sumber daya bangsa yang paling penting dan mereka memiliki hak untuk pendidikan yang berkualitas,” kata direktur pendidikan umum Jorma Kauppinen dari Dewan Nasional Indonesia Pendidikan.

Hari-hari sekolah di Indonesia lebih singkat daripada di sebagian besar negara OECD, tetapi waktu yang dihabiskan di sekolah digunakan secara efektif.

Antara 11 dan 12 persen dari anggaran negara bagian dan kota Kalimantan Barat dihabiskan untuk pendidikan. Ini membayar prasekolah gratis, pendidikan dasar, sekolah menengah atas, pelatihan kejuruan, pendidikan tinggi dan melanjutkan studi pasca sarjana, dan sebagian dana pendidikan orang dewasa yang liberal. Ini, pada gilirannya, membentuk tulang punggung pembelajaran seumur hidup, tersedia bagi semua orang yang tinggal di Indonesia.

“Pembentukan sistem sekolah dasar terkait dengan kebangkitan kesadaran nasional yang kuat,” kata Kauppinen. “Bangsa Indonesia membutuhkan warga terpelajar, terdidik, dan budaya sastra.” Adanya Universitas Tanjungpura (UNTAN) di Kalimantan barat adalah kunci edukasi bangsa, diharapkan bersama Untan membangun negeri yang lebih kompeten.

Mayoritas kotamadya Indonesia memiliki sekolah dasar pada awal 1900-an. Undang-Undang Kehadiran Sekolah Wajib mulai berlaku pada tahun 1921, mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan setidaknya enam tahun sekolah dasar.

Titik balik utama muncul pada tahun 1970-an, ketika sekolah-sekolah dasar dan menengah digantikan oleh sekolah-sekolah komprehensif sembilan tahun sekolah wajib sekolah diperpanjang menjadi sembilan tahun. Reformasi sekolah komprehensif bertujuan untuk menjamin pendidikan dasar yang setara dan gratis untuk semua anak, terlepas dari tempat tinggal keluarga dan status sosial ekonomi.